Sejarah Lengkap Berdirinya Kerajaan Makassar, Raja, Dan Kehidupan Politik Ekonomi Sosial Budaya

Kerajaan Makassar atau Kesultanan Makassar adalah kesultanan Islam di Sulawesi bagian selatan pada abad ke-16 Masehi yang pada mulanya masih terdiri atas sejumlah kerajaan kecil yang saling bertikai. Daerah ini kemudian dipersatukan oleh kerajaan kembar yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo menjadi Kesultanan Makassar. Cikal bakal Kesultanan Makassar adalah dua kerajaan kecil bernama Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo ini terletak di semenanjung barat daya Sulawesi dengan kedudukan strategis dalam perdagangan rempah-rempah. Seperti yang terjadi di bandar rempah-rempah lainnya, para pedagang muslim juga berupaya menyebarkan ajaran Islam di Makassar.

Islam dan Berdirinya Kesultanan Makassar

Pada mulanya Upaya penyebaran agama Islam dari Jawa ke Makassar tidak banyak membawa hasil. Begitu pula usaha Sultan Baabullah dari Ternate yang mendorong penguasa Gowa-Tallo agar memeluk agama Islam. Islam baru bisa berpijak kuat di Makassar berkat upaya Datok Ribandang dari Minangkabau.

Pada tahun 1650, Penguasa kerajaan Gowa dan Tallo memeluk agama Islam. Dalam perjalanannya kerajaan masing-masing, dua kerajaan bersaudara ini dilanda peperangan bertahun-tahun. Hingga akhirnya pada masa Gowa dipimpin Raja Gowa X, Kerajaan Tallo mengalami kekalahan. Kedua kerajaan kembar tersebut kemudian menjadi satu kerajaan dengan kesepakatan “Rua Karaeng se’re ata” (dua raja, seorang hamba). Akhirnya Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo ini meleburkan.

Faktor yang menyebabkan kesultanan makassar menjadi besar diantaranya yaitu letaknya strategis; miliki Pelabuhan yang baik dan jatuhnya Malaka pada tahun 1511 ke tangan Portugis yang menyebabkan pedagang Islam pindah ke Makassar.

Raja-Raja Kesultanan Makassar

Adapun Raja-raja yang pernah memerintah Kesultanan Makassar, diantaranya yaitu:

Sultan Alauddin (1591-1639 M)

Sultan Alauddin sebelumnya bernama asli Karaeng Matowaya Tumamenaga Ri Agamanna dan merupakan raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam.Pada pemerintahan Sultan Alauddin, Kerajaan Makassar mulai terjun dalam dunia pelayaran dan perdagangan.

Sultan Muhammad Said (1639-1653 M)

Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said, perkembangan Makassar maju pesat sebab Bandar transit, bahkan Sultan Muhammad Said juga pernah mengirimkan pasukan ke Maluku untuk membantu rakyat Maluku berperang melawan Belanda.

Sultan Hasanuddin (1653-1669 M)

Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar mencapai masa kejayaan. Makassar berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memperluas wilayah kekuasaannya ke Nusa Tenggara (Sumbawa dan sebagian Flores). Hasanuddin mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur, karena keberaniannya dan semangat perjuangannya untuk Makassar menjadi besar.

Kehidupan Politik Kerajaan Makassar

Kerajaan Makassar tumbuh menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian Timur. Hal tersebut disebabkan karena letak Makassar yang strategis dan menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Lemahnya pengaruh Hindu-Buddha di kawasan ini menyebabkan nilai-nilai kebudayaan Islam yang dianut oleh masyarakat di Sulawesi Selatan menjadi ciri yang cukup menonjol dalam aspek kebudayaannya. Kerajaan Makassar mengembangkan kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan tradisi dagang. Masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi merantau. Keterampilan membuat perahu phinisi merupakan salah satu aspek kebudayaan berlayar yang dimiliki masyarakat Sulawesi Selatan.

Islam masuk ke Makassar melalui pengaruh Kesultanan Ternate yang giat memperkenalkan Islam disana. Raja Gowa yang bernama Karaeng Tunigallo selanjutnya masuk Islam setelah menerima dakwah dari Dato Ri Bandang. Kemudian Karaeng Tunigallo menggunakan gelar Sultan Alaudin Awwalul-Islam (1605-1638).

Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin (1654-1660), Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Ia berhasil membangun Makassar menjadi kerajaan yang menguasai jalur perdagangan di wilayah Indonesia Bagian Timur. Pada masa Hasanuddin terjadi peristiwa yang sangat penting. Persaingan antara Goa-Tallo (Makassar) dengan Bone yang berlangsung cukup lama diakhiri dengan keterlibatan Belanda dalam Perang Makassar (1660-1669). Bone merupakan wilayah kekuasaan Makassar yang dipimpin oleh Aru Palakka (Arung Palakka) menawarkan kerjasama untuk membantu Belanda. Perang ini juga disulut oleh perilaku orang-orang Belanda yang menghalang-halangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku dan mencoba ingin memonopoli perdagangan.

Keberaniannya melawan Belanda membuat Sultan Hasanuddin dijuluki “Ayam Jantan dari Timur” oleh orang-orang Belanda sendiri. Dalam perang ini Hasanuddin tidak berhasil mematahkan ambisi Belanda untuk menguasai Makassar. Dengan terpaksa, Makassar harus menyetujui Perjanjian Bongaya (1667) yang isinya sesuai dengan keinginan Belanda, isi perjanjian Bongaya, yaitu:

• Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar
• Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar
• Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar
• Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone.

Meskipun perjanjian sudah ditandatangani, namun Sultan Hasanuddin tetap berjuang melawan Belanda. Setelah Benteng Sombaopu jatuh ke tangan Belanda, Sultan Hasanuddin turun takhta. Kekuasaannya diserahkan kepada putranya, Mappasomba. Belanda berharap Mapasomba bisa bekerja sama, tapi sebaliknya, ia meneruskan perjuangan ayahnya.

Rakyat Makassar marah atas keputusan Perjanjian Bongaya. Perlawanan rakyat Makassar makin berkobar dan berlangsung hampir dua tahun. Banyak pejuang Makassar pergi ke daerah, seperti Banten, Madura dan sebagainya guna membantu daerah-daerah bersangkutan dalam upaya mengusir VOC. Pejuang tersebut di antaranya Karaeng Galesung, Monte Marano yang membantu perjuangan rakyat di Jawa Timur.

Sementara itu, Aru Palaka semakin leluasa untuk menguasai daerah Soppeng dengan pengawasan dan pantauan dari VOC. Setelah perjuangan rakyat Makassar benar-benar padam, Makassar pun jatuh ke tangan VOC secara keseluruhan. Sebutan Makasar sebagai pusat perdagangan bebas, lenyap begitu saja.

Kehidupan Ekonomi Kerajaan Makassar

Makassar tumbuh menjadi pelabuhan yang ramai karena letaknya di tengah-tengah antara Maluku, Jawa, Kalimantan, Sumatra, dan Malaka. Pertumbuhan Makassar makin cepat setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis (1511), sedangkan Maluku dikuasai oleh Portugis dan Belanda. Banyak pedagang dari Malaka, Aceh, dan Maluku yang pindah ke Makassar. Para pedagang Makassar membawa beras dan gula dari Jawa dan daerah Makassar sendiri ke Maluku yang ditukarkan dengan rempah-rempah. Rempah-rempah itu lalu dijual ke Malaka dan pulangnya membawa dagangan, seperti kain dari India, sutra dan tembikar dari Cina, serta berlian dari Banjar.

Untuk menunjang Makasar sebagai pelabuhan transito dan untuk mencukupi kebutuhannya, maka kerajaan ini menguasai daerah-daerah sekitarnya. Di sebelah timur ditaklukanlah Kerajaan Bone; sedangan untuk memperlancar dan memperluas jalan perdagangan, Makasar mengusai daerah-daerah selatan, seperti pulau Selayar, Buton demikian pula Lombok dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, jalan perdagangan waktu musim Barat yang melalui sebelah Utara kepulauan Nusa Tenggara dan jalan perdagangan waktu musim Timur yang melalui sebelah selatan bisa dikuasainya.

Makasar berkembang sebagai pelabuhan Internasional, sehingga banyak pedagang Asing seperti Portugis, Inggris dan Denmark berdagang di Makasar. Dengan jenis perahu-perahunya seperti Pinisi dan Lambo, pedagang Makasar memegang peranan penting dalam perdagangan di Indonesia. Hal ini menyebabkan mereka berhadapan dengan Belanda yang menyebabkan beberapa kali peperangan. Pihak Belanda yang merasa berkuasa atas Maluku sebagai sumber rempah-rempah, menganggap Makasar sebagai pelabuhan gelap; karena di Makasar diperjualbelikan rempah-rempah yang berasal dari Maluku.

Untuk mengatur pelayaran dan perniagaan dalam wilayahnya disusunlah hukum niaga dan perniagaan yang disebut Ade Allopioping Bicarance Pabbalu’e dan sebuah naskah lontar karya Amanna Gappa.

Kehidupan Sosial Budaya Kerajaan Makassar

Kerajaan Makasar sebagai kerajaan maritim dengan sumber kehidupan masyarakat pada aktivitas pelayaran perdagangan maka sebagian besar kebudayaannya dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Hasil kebudayaan yang terkenal dari Makasar adalah perahu Pinisi dan Lambo. Selain itu juga berkembang kebudayaan lain seperti seni bangun, seni sastra, seni suara dan sebagainya.

Peninggalan Kerajaan Makassar

Berikut beberapa peninggalan kesultanan makassar atau kerajaan makassar, diantaranya yaitu:

Istana Balla Lompoa

Istana ini teletak di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang Didirikan oleh Raja Gowa ke-35 I Mangimangi Daeng Matutu Karaeng Bonionompo Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Tumenangari Sungguminasa. Saat ini, istana dengan 54 tiang, enam jendala di sisi kiri dan empat jendela di depan difungsikan sebagai Museum Balla Lompoa yang menyimpan benda-benda kerajaan.

Masjid Katangka

Masjid al-Hilal atau lebih dikenal dengan Masjid Katangka merupakan Masjid Kerajaan Gowa yang dibangun pada abad ke-18. Penamaan Katangka berasal dari bahan dasar masjid yang dibuat dari pohon katangka. Masjid ini berada di sebelah utara Kompleks Makam Sultan Hasanuddin yang diyakini sebagai tempat berdirinya Istana Tamalate, istana raja Gowa saat itu. Meski sederhana, masjid ini diyakini sebagai masjid tertua di Sulawesi Selatan.

Benteng Ujung Pandang

Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan benteng peninggalan Kerajaan Gowa Tallo yang terletak di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada 1545 oleh Raja Gowa kesembilan I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tumapa’risi’ kallonna. Pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-14 Sultan Alauddin konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas dari Pegunungan Karst, Maros.

Pengertian Politik Etis, Latar Belakang, Tujuan, Isi, Penyimpangan dan Dampak Politik Etis

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah politik yang diperjuangkan untuk mengadakan desentralisasi, kesejahteraan rakyat serta efisiensi (di daerah jajahan). Politik etis (politik balas budi) merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa.

Politik etis ini muncul pada tahun 1890 atas desakan golongan liberal dalam parlemen Belanda. Mereka yang berhaluan progresif tersebut memberikan usulan agar pemerintah Belanda memberikan perhatian kepada masyarakat Indonesia yang telah bersusah payah mengisi keuangan negara Belanda melalui program tanam paksa. Desakan ini muncul dari pemikiran bahwa negeri Belanda telah berutang banyak atas kekayaan bangsa Indonesia yang dinikmati oleh Belanda.

Desakan untuk melaksanakan politik etis mendapat dukungan dari pemerintah Belanda. Dalam pidato negara pada tahun 1901, Ratu Belanda, Wihelmina mengatakan: “Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda”. Pidato tersebut menandai awal kebijakan memakmurkan Hindia Belanda yang dikenal dengan Politik Etis atau Politik Balas Budi.

Politik etis mulai dilakukan pada 1901 yang berisi tiga tindakan, yaitu edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan), dan transmigrasi (perpindahan penduduk). Pencetus politik etis (politik balas budi) ini adalah C.Th. van Deventer yang merupakan seorang politikus. Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah De Gids yang berjudul Eeu Eereschuld (Hutang Budi). Van Deventer menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan.

Latar Belakang Politik Etis

Adapun latar belakang munculnya politik etis, diantaranya yaitu

• Sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia.
• Sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki kesejahteraan rakyat.
• Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat.
• Rakyat kehilangan tanahnya.
• Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri.

Tujuan Politik Etis

Tujuan politik etis yaitu untuk memajukan tiga bidang yaitu edukasi dengan menyelenggarakan pendidikan, Irigasi dengan membangun sarana dan jaringan pengairan, dan transmigrasi/imigrasi dengan mengorganisasi perpindahan penduduk.

Politik etis yang dilakukan Belanda dengan memperbaikan bidang irigasi, pertanian, transmigrasi, dan pendidikan, sekilas memang kelihatan mulia. Tapi dibalik itu, tujuan program-program tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Belanda sendiri.

Isi Politik Etis

Menurut Van Deventer, ada 3 cara untuk memperbaiki nasib rakyat yang disebut juga dengan trilogi van deventer, adapun isi politik etis diantaranya yaitu:

Edukasi (Pendidikan)

Pendidikan diberikan di sekolah kelas satu pada anak-anak pegawai negeri dan orang yang berkedudukan atau berharta. Pada 1903 ada 14 sekolah kelas satu di ibukota karesidenan dan ada 29 di ibukota Afdeling dengan mata pelajaran yang diajarkan seperti membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah, dan menggambar.

Pendidikan kelas dua dikhususkan untuk anak-anak pribumi golongan bawah. Pada 1903, di Jawa dan Madura sudah terdapat 245 sekolah kelas dua negeri dan 326 sekolah Fartikelir, di antaranya 63 dari Zending. Pada 1892 jumlah muridnya ada 50.000, pada 1902 ada 1.623 anak pribumi yang belajar pada sekolah Eropa. Untuk menjadi calon pamong praja ada tiga sekolah Osvia, masing-masing di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. Sedangkan, nama-nama sekolah untuk anak-anak Eropa dan anak kaum pribumi, diantaranya yaitu:

• HIS (Hollandsch Indlandsche School) setara SD
• MULO (Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs) setara SMP
• AMS (Algemeene Middlebare School) setara SMU
• Kweek School (Sekolah Guru) untuk kaum bumi putra
• Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung. Pada 1902, didirikan sekolah pertanian di Bogor (sekarang IPB).

Irigasi (Pengairan)

Sarana vital bagi pertanian yaitu pengairan, oleh pihak pemerintah telah dibangun sejak 1885 seluas 96.000 bau untuk irigasi Berantas dan Demak, pada 1902 luasnya menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah.

Transmigrasi (Perpindahan Penduduk)

Dengan adanya transmigrasi tanah-tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan, akan bisa diolah untuk menambah penghasilan. Selain itu, untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa. Pada 1865, jumlah penduduk Jawa dan Madura sebanyak 14 juta jiwa. Pada 1900, telah berubah menjadi dua kali lipat. Pada awal abad ke-19 terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sehubungan dengan adanya perluasan perkebunan tebu dan tembakau, migrasi penduduk dari Jawa ke Sumatra Utara karena adanya permintaan besar akan tenaga kerja perkebunan di Sumatra Utara, terutama ke Deli, sedangkan ke Lampung memiliki tujuan untuk menetap.

Penyimpangan Politik Etis

Pada dasarnya kebijakan politik etis yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Adapun penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan politik etis, diantaranya yaitu:

Penyimpangan dalam Bidang Edukasi
Pembangunan sekolah-sekolah yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Namun pendidikan ini ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat hanya diperuntukan untuk anak pegawai negeri dan orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yakni pengajaran di sekolah kelas I untuk anak pegawai negeri dan orang yang berharta dan di sekolah kelas II kepada anak pribumi dan umumnya.

Penyimpangan dalam Bidang Irigasi
Pelaksanaan pengairan (irigasi) hanya ditujukan pada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. Dalam bidang irigasi (pengairan) diadakan pembangunan dan perbaikan. Namun pengairan tersebut tidak ditujukan untuk pengairan sawah dan ladang milik rakyat, tapi untuk mengairi perkebunan milik swasta asing dan pemerintah kolonial.

Penyimpangan di Bidang Migrasi
Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Hal tersebut karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain sebagainya. Mereka dijadikan kuli kontrak.

Migrasi ke Lampung bertujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, lalu dikembalikan pada mandor atau pengawas.

Dampak Politik Etis Bagi Bangsa Indonesia

Adapun dampak adanya politik etis bagi bangsa indonesia diantaranya yaitu:

• Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api yang memperlancar perpindahan barang dan manusia
• Pembangunan infrastruktur pertanian dalam hal ini bendungan yang nantinya bermanfaat bagi pengairan.
• Berdirinya sekolah-sekolah, seperti Hollandsch Indlandsche School(HIS) setara SD untuk kelas atas dan yang untuk kelas bawah dibentuk sekolah kelas dua, Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs (MULO) setara SMP, Algemeene Middlebare School (AMS) setara SMU, Kweek School (Sekolah Guru) untuk kaum bumi putra dan Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik), School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) sekolah kedokteran.
• Adanya berbagai sekolah mengakibatkan munculnya kaum terpelajar atau cendikiawan yang nantinya menjadi pelopor Pergerakan Nasional seperti contoh Soetomo mahasiswa STOVIA mendirikan organisasi Budi Utomo.

Pendukung Politik Etis

Berikut ini nama-nama tokoh pendukung Politik Etis usulan Van Deventer, diantaranya yaitu:

• P. Brooshoof, redaktur surat kabar De Lokomotif, yang pada tahun 1901 menulis buku berjudul De Ethische Koers In de Koloniale Politiek (Tujuan Ethis dalam Politik Kolonial).
• F. Holle, banyak membantu kaum tani.
• Van Vollen Hoven, banyak memperdalam hukum adat pada beberapa suku bangsa di Indonesia.
• Abendanon, banyak memikirkan soal pendidikan penduduk pribumi.
• Leivegoed,  jurnalis yang banyak menulis tentang rakyat Indonesia.
• Van Kol, banyak menulis tentang keadaan pemerintahan Hindia Belanda.
• Douwes Dekker (Multatuli), dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar berisi kritikan terhadap pelaksanaan tanam paksa di Lebak, Banten.

Pengertian Kolonialisme, Tujuan, Macam dan Dampak Kolonialisme Terlengkap

Kolonialisme atau Penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain namun masih tetap berhubungan dengan negara asal, istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasikan atau mempromosikan sistem terutama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat ketimbang yang dikolonikan. Negara kolonialisme pertama yaitu Spanyol dan Inggris.

Kolonialisme juga diartikan sebagai usaha untuk memperluas, mengembangkan, menguasai suatu daerah dengan kekuasaan satu negara di luar lokasi atau wilayah negara tersebut. Untuk menguasai daerah biasanya dilakukan dengan cara paksa untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi motherland atau negara induk.

Tujuan Kolonialisme

Umumnya kolonialisme bertujuan untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, perdagangan di wilayah tersebut, ilayah koloni ialah wilayah yang memiliki bahan mentah yang banyak untuk memenuhi keperluan negara yang melakukan kolonialisme. Selain itu, Kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam atau kekayaan alam dari negara yang dijadikannya sebagai tempat koloni untuk diangkut ke negara induk.

Macam-Macam Kolonialisme

Adapun jenis-jenis kolonialisme, diantaranya:

a. Koloni Eksploitasi, yaitu penguasaan suatu wilayah atau daerah untuk dikuras habis tenaga penduduk secara kerja paksa atau kerja rodi dan dikuras kekayaan alamnya untuk kepentingan Negara yang melakukan koloni (Negara penguasa).

b. Koloni Penduduk, adalah penguasaan daerah atau wilayah baru dengan cara mengusir atau menghilangkan penduduk pribumi yang digantikan oleh pendatang yang menjadikan kedudukan penduduk pribumi terabaikan.

c. Koloni Deportasi, yaitu daerah atau wilayah koloni yang digunakan sebagai tempat membuang para narapidana yang tidak bisa ditangani lagi oleh pemerintah. Kebanyakan mereka adalah narapidana yang mendapatkan hukuman seumur hidup, dimana mereka dijadikan sebagai tenaga kerja tanpa bayaran daripada pemerintah harus memberi makan mereka seumur hidup.

d. Koloni Domisili, yaitu penduduk suatu negara menduduki daerah koloni (asimilasi dan pendudukan).

e. Koloni Libensraum, yaitu terjadi ledakan penduduk di negara induk, sehingga sejumlah orang mencari ruang hidup di wilayah baru.

f. Koloni Defensi, yaitu daerah koloni berupa pulau-pulau untuk kepentingan pertahanan.

g. Koloni Netral, yaitu pendudukan sebuah wilayahnya untuk tempat tinggal tanpa ada prestasi lain.

Dampak Kolonialisme

Adapun dampak positif dan negatif dari adanya kolonialisme di Indonesia, diantaranya yaitu:

Dampak Negatif Kolonialisme

• Mengakibatkan penderitaan psikis dan kesengsaraan fisik.
• Adanya pengambilan hak penduduk secara paksa.
• Hilangnya harta benda dan jiwa akibat adanya paksaan untuk bekerja dan menyerahkan harta.
• Perampasan kekayaan sumber daya alam terutama sumber daya alam yang berupa rempah-rempah.
• Munculnya kemerosotan dalam bidang sosial ekonomi, politik dan bidang lainnya.

Dampak Positif Kolonialisme

• Mendapat kata serapan baru dari negara yang menjajah.
• Terdapat beberapa bangunan yang merupakan bentuk peninggalan dari negara yang pernah menjajah berupa sarana dan prasarana seperti pabrik gula, jalan raya, benteng dan lain sebagainya.
• Adanya reformasi dalam bidang pendidikan lokal yang disebabkan adanya interaksi antara sarjana Belanda yang tidak memiliki kepentingan dengan penjajahan.
• Meninggalkan peraturan perundang-undangan.
• Munculnya pemikiran baru mengenai cara menanam tumbuhan yang lebih modern.

Sejarah Lengkap Kerajaan Banten, Raja, Peninggalan, Kehidupan Politik, Masa Kejayaan dan Runtuhnya Kerajaan Banten

Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten adalah suatu kerajaan islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten. Ini berawal sekitar tahun 1526, saat kesultanan Cirebon dan kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, dengan menaklukan beberapa kawasan pelabuhan lalu menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terealisasinya perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis pada tahun 1522 m.

Sejarah Kerajaan Banten

Pada awal abad ke-16, wilayah padjajaran yang beragama hindu. Pusat kerajaan kerajaan ini berada di pakuan (sekarang Bogor). Kerajaan Padjajaran memiliki bandar penting seperti banten, sunda kelapa (jakarta) dan cirebon.

Padjajaran dan portugis telah bekerja sama, untuk itu portugis diizinkan mendirikan kantor dagang dan benteng pertahanan di sunda kelapa. Guna membendung pengaruh portugis di pajajaran, sultan trenggono dari demak memerintahkan fatahilah yang merupakan panglima perang demak untuk menaklukan bandar yang dimiliki pajajaran. Pada tahun 1526, armada demak berhasil menguasai banten. Selain itu, pada 22 juni 1527 pasukan Fatahillah berhasil merebut pelabuhan sunda kelapa, dan sejak saat itu nama sunda kelapa diubah menjadi Jayakarta atau Jakarta yang artinya kota kemenangan.

Dalam waktu yang singkat, seluruh pantai utara jawa barat bisa dikuasai fatahillah, lambat laun agama islam tersebar di jawa barat. Fatahillah kemudian menjadi wali atau ulama besar dengan gelar Sunan Gunung Jati dan berkedudukan di cirebon. Pada tahun 1552, putra fatahillah yang bernama hasanudin diangkat menjadi penguasa banten. Lalu putranya yang lain, pasarean diangkat menjadi penguasa di cirebon. Fatahillah sendiri mendirikan pusat kegiatan keagamaan di gunung jati, cirebon hingga beliau wafat pada tahun 1568. Dapat disimpulkan, bahwa pada awalnya kerajaan banten merupakan wilayah kekuasaan kerajaan demak.

Raja-Raja Kerajaan Banten

Berikut ini adalah raja-raja yang pernah memerintah kerajaan banten, diantaranya:

Sultan Hasanuddin

Saat terjadi perebutan kekuasaan di kerajaan demak, banten dan cirebon berusaha memisahkan diri dari kekuasaan kerajaan demak. Akhirnya banten dan demak berhasil leoas dari pengaruh demak dan menjadi kerajaan yang berdaulat.

Raja pertama kerajaan demak adalah Sultan Hasanuddin, ia memerintah selama 18 tahun (1552-1570 M). Pada masa pemerintahannya, banten berhasil mengusai lampung yang memiliki banyak rempah-rempah dan juga selat sunda yang merupakan jalur perdagangan.

Selama memerintah banten, sultan hasanuddin berhasil membangun pelabuhan banten menjadi pelabuhan yang ramai didatangi pedagang dari berbagai bangsa. Kemudian banten berkembang menjadi bandar perdagangan maupun pusat penyebaran agama islam. Pada tahun 1570 M, Sultan Hasanuddin wafat dan digantikan oleh putranya yaitu Maulana Yusuf.

Maulana Yusuf

Maulana yusuf memerintah banten mulai tahun 1570-1580 M. Pada tahun 1579, maulana yusuf berhasil menaklukan kerajaan pajajaran di pakuan (bogor), sekaligus menyinggirkan rajanya yaitu prabu sedah. Hal tersebut membuat banyak rakyat pajajaran yang pindah ke pegunungan. Mereka dikenal sebagai orang-orang baduy atau suku baduy di rangkasbitung banten.

Maulana Muhammad

Setelah Maulana Yusuf Wafat, tahta kerajaan jatuh ke tangan putranya yang bernama Maulana Yusuf yang masih berusia 9 tahun. Karena masih terlalu belia untuk memimpin kerajaan, maka pemerintahan dijalankan mengkubumi jayanegara hingga maulana muhammad dewasa (1580-1596). Enam belas tahun kemudian, Sultan Maulana Muhammad menyerang kesultanan Palembang yang didirikan seorang bangsawan demak yaitu Ki Gendeng Sure. Kerajaan Banten yang masih keturunan demak merasa berhak atas wilayah palembang, namun banten mengalami kekalahan dan Sultan Maulana Muhammad tewas dalam peperangan tersebut.

Pangeran Ratu (Abdul Mufakhir)

Pangeran ratu yang masih berusia 5 bulan menjadi sultan banten yang ke empat yang memerintah dari tahun 1596-1651. Karena masih kecil, pemerintahan dijalankan oleh mangkubumi ranamanggala hingga pangeran dewasa. Pangeran ratu mendapat gelar kanjeng ratu banten. Setelah wafat, Pangeran Ratu digantikan oleh anaknya yang bernama sultan ageng tirtaayasa.

Sultan Ageng Tirtayasa

Sultan ageng tirtayasa memerintah banten mulai tahun 1651 M hingga 1682 M. Pada masa pemerintahannya kerajaan banten mencapai masa kejayaannya.

Sultan ageng tirtayasa berusaha memperluas wilayah kerajaan. Pada tahun 1671 M, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya menjadi raja pembantu dengan gelar sultan abdul kahar atau sultan haji. Sultan Haji menjalin hubungan baik dengan belanda. Mengetahui hal tersebut, sultan ageng tirtayasa kecewa dan menarik kembali jabatan yang diberikan kepada sultan haji, namun sultan haji tetap berusaha mempertahankan jabatannya dengan meminta bantuan pada belanda. Maka terjadinya perang saudara. Dalam peperangan tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap lalu dipenjarakan di batavia hingga beliau wafat pada tahun 1691 M.

Peninggalan Kerajaan Banten

Adapun peninggalan kesultanan banten, diantaranya yaitu:

Masjid Agung Banten
Masjid Agung Banten dibangun pada tahun 1652, tepat pada masa pemerintahan putra pertamanya yaitu Sultan Maulana Hasanudin. Masjid ini berada di desa Banten lama, Kecamatan Kasemen.

Istana Keraton Kaibon
Dulunya, Istana Keraton Kaibon merupakan tempat tinggal ibu dari Sultan Syaifudin yaitu Bunda Ratu Aisyah. Namun kini bangunan tersebut hanya bersisa reruntuhannya saja.

Istana Keraton Surosowan
Istana Keraton Surosowan ini dulunya merupakan tempat tinggal Sultan Banten sekaligus tempat pusat pemerintahan. Namun kini hanya tingga sisa reruntuhannya saja.

Benteng Speelwijk
Benteng Speelwijk ini berfungsi pertahanan dari serangan laut dan juga digunakan untuk mengawasi aktivitas pelayaran di sekitar Selat Sunda.

Meriam Ki AmukMeriam ini di ninamakan Ki Amuk karena konon katanya meriam ini memiliki daya tembakan sangat jauh dan daya ledaknya sangat besar. Meriam ini merupakan hasil rampasan kerajaan Banten terhadap pemerintah Belanda pada masa perang.

Selain peninggalan diatas, adapula peninggalan kerajaan banten yang lainnya, diantaranya seperti:

• Vihara Avalokitesvara
• Danau Tasikardi

Kehidupan Politik Kerajaan Banten

Sultan pertama yang memintah kerajaan banten adalah Sultan Hasanudsin yang memerintah dari tahun 1522-1570. Pada masa pemerintahan sultan hasanuddin, kerajaan banten berkembang menjadi pusat perdagangan dan juga berhasil memperluas kekuasaan ke daerah Lampung yang merupakan daerah penghasil lada. pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin wafat.

Setelah sultan hasannudin wafat, pemerintahan kerajaan banten digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf (1570-1580). Pada tahun 1579 dibawah kekuasaannya, kerajaan banten berhasil menaklukan dan menguasai kerajaan pajajaran (hindu).

Kemudian kekuasaan kerajaan banten dipegang oleh Maulana Muhammad (1580-1596). Pada masa akhir kekuasaannya, Maulana Muhammad menyerang Kesultanan Palembang namun usahanya untuk menaklukkan Palembang gagal, Maulana Muhammad tewas lalu putranya yang bernama Pangeran Ratu naik takhta dengan gelar Sultan Abul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir.

Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682). Ia sangat menentang kekuasaan Belanda. Namun usaha untuk mengalahkan Belanda yang membentuk VOC dan menguasai pelabuhan Jayakarta mengalami kegagalan. Setelah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mulai dikuasai oleh Belanda di bawah pemerintahan Sultan Haji.

Kehidupan Ekonomi Kerajaan Banten

Di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten berkembang menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Faktor yang menyebabkan banten menjadi pusat perdagangan dan juga penyebaran islam yaitu:

• Letaknya strategis dalam lalu lintas perdagangan;
• Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sehingga para pedagang Islam tidak lagi singgah di Malaka tapi langsung menuju Banten;
• Banten memiliki bahan ekspor penting yaitu lada.

Masa Kejayaan Kerajaan Banten

Kerajaan Banten mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651-1682. Pada pemerintahan sultan agen tirtayasa, banten berhasil membangun armada dengan contoh Eropa dan memberi upah kepada pekerja Eropa.

Sultan Ageng Tirtayasa sangat menentang Belanda yang terbentuk dalam VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dan berusaha keluar dari tekanan VOC yang telah memblokade kapal dagang menuju Banten. Banten juga melakukan monopoli Lada di Lampung yang menjadi perantara perdagangan dengan negara lainnya sehingga Banten menjadi wilayah multi etnis dengan perdagangan yang berkembang dengan pesat.

Runtuhnya Kerajaan Banten

Runtuhnya kerajaan banten berawal dari perselisihan antara Sultan Ageng dengan putranya, Sultan Haji atas dasar perebutan kekuasaan. Situasi tersebut dimanfaatkan VOC dengan memihak pada Sultan Haji. Sultan Ageng bersama dua putranya yang lain yaitu Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf terpaksa mundur dan pergi ke arah pedalaman Sunda. Akan tetapi, pada 14 Maret 1683 Sultan Ageng berhasil ditangkap dan ditahan di Batavia. Kemudian pada 14 Desember 1683, Syekh Yusuf berhasil ditangkap dan Pangeran purbaya akhirnya menyerahkan diri.

Atas kemenangannya tersebut, Sultan Haji memberikan balasan pada VOC dengan memberikan Lampung pada tahun 1682. Lalu pada 22 Agustus 1682 terdapat surat perjanjian bahwa Hak monopoli perdagangan lada Lampung jatuh ketangan VOC. Kemudian pada tahun 1687, Sultan Haji meninggal dunia. Setelah itu, VOC menguasai Banten sehingga pengangkatan Sultan Banten harus mendapat persetujuan Gubernur Jendral Hindian Belanda di Batavia.

Sultan Abu Fadhl Muhammad Yahya terpilih menjadi pengganti Sultan Haji, setelah itu kekuasaan digantikan oleh Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Aabidin. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainussalihin, sekitar tahun 1808-1810, Gubernur Hindia Jenderal Belanda menyerang Banten . Penyerangan tersebut terjadi akibat penolakan yang dilakukan sultan atas permintaan Hindia Belanda untuk memindahkan ibukota Banten ke Anyer. Akhirnya, pada tahun 1813 Banten runtuh ditangan Inggris.

Demikian artikel tentang Sejarah Lengkap Kerajaan Banten, Raja, Peninggalan, Kehidupan Politik, Masa Kejayaan dan Runtuhnya Kerajaan Banten, semoga bermanfaat.